Pasca OTT KPK, IKA PMII dan Warga Gelar Tabur Bunga di Kantor Bupati Klaten

Pasca OTT KPK, IKA PMII dan Warga Gelar Tabur Bunga di Kantor Bupati Klaten
IKA PMII bersama warga menggelar aksi di depan Kantor Bupati Klaten, Senin (19/10/2026). (Espos/Taufiq Sidik Prakoso)

Semarangtoday.com, KLATEN — Puluhan orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dan Warga Klaten Peduli Klaten Bersih menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Bupati Klaten, Senin (19/10/2026). Aksi itu menjadi ekspresi keprihatinan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga meminta pembongkaran kasus korupsi secara tuntas.

Aksi digelar di taman depan Pemkab Klaten. Di kawasan air mancur, mereka menaburkan bunga. Selain itu, mereka membacakan lima poin pernyataan sikap.

Ketua IKA PMII, Nuryadin Edy Purnama, mengungkapkan poin pertama yakni mendukung penuh KPK tanpa tebang pilih. Mereka mendesak KPK membongkar tuntas lima klaster perkara yang sudah dipetakan termasuk mengusut tuntas aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Poin kedua, massa mendesak KPK mengusut skandal PD BKK Klaten yang kolaps sejak JUni 2025 serta mengakibatkan kerugian 6.000 nasabah dengan estimasi total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kami mendesak KPK untuk mengambil alih atau masuk ke dalam pusaran skandal ini, mengawal kerja Pansus DPRD dan memastikan hak-hak ribuan nasabah kecil dipulihkan secara adil dan berkepastian hukum,” kata Nuryadin.

Poin ketiga yakni menuntut audit investigatif ulang atas dugaan kegagalan konstruksi gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang ambruk bagian konsol atapnya pada November 2019.

Poin keempat yakni meminta Plt Bupati Klaten bersama DPRD mengevaluasi ketat APBD perubahan sampai kerugian negara dari temuan honorarirum fiktif senilai Rp5 miliar dikembalikan secara utuh ke kas daerah.

Mereka juga meminta kepada BPK membatalkan keputugasn tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada poin terakhir atau poin kelima, mereka menyerukan seluruh warga Klaten tetap menjaga suasana kondusif serta mengawal transisi kepemimpinan agar berjalan bersih, transparan dan bebas KKN.

Perwakilan aksi, Marwan Kholil, mengatakan aksi tabur bunga menjadi simbol duka cita terkait tata pemerintahan di Klaten. “Hari ini masyarakat merasa mendapatkan bupati yang humble dan lain sebagainya. Ternyata beberapa hari yang lalu terkena OTT,” ungkap Marwan Kholil saat ditemui di sela aksi.

Marwan juga menyinggung sejumlah permasalahan di Klaten termasuk meminta KPK ikut mengusut persoalan di gedung Dinas Dukcapil hingga PD BKK Klaten.

“Semoga saja KPK bisa mendengar ini dan melanjutkan proses pengembangan untuk menangkap semua oknum yang terlibat agar menjadikan Kabupaten Klaten benar-benar bersinar. Adipuranya juga betul-betul, bukan pura-pura. Lalu WTP-nya juga betul-betul WTP yang bersih bukan WTP yang bisa dibeli,” kata Marwan.

Seusai aksi, pernyataan sikap dari IKA PMII itu disampaikan ke KPK, Ketua DPRD Klaten, hingga Plt Bupati Klaten.

Leave a Reply