Semarangtoday.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-16 yang diraih Pemkot Solo secara berturut-turut sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang melanjutkan tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya.
“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” kata Respati dalam keterangan tertulis yang diterima Espos.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Respati mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri.
Menurut dia, mempertahankan opini WTP merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus terus dijaga setiap tahun.
“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah juga menyampaikan sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Solo.
Respati menegaskan seluruh catatan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” jelasnya.
Respati menekankan indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan atau capaian administratif semata.
Menurut dia, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Respati.
Ia menambahkan setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kota Solo.
Dengan raihan opini WTP ke-16 kali berturut-turut tersebut, Pemkot Solo berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Leave a Reply