Semarangtoday.com, KLATEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Capaian ini menjadi kali kedelapan secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemkab Klaten sejak 2018.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026). LHP diterima langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Hamenang menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Klaten dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan bupati, wali kota, dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami menerima LHP atas LKPD Tahun 2025 dari BPK. Alhamdulillah kembali mendapatkan opini WTP. Sehingga kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran rekan-rekan pemerintah daerah,” kata Hamenang berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Bagian Prokopim Setda Klaten.
Bukan Sekadar Tertib Administrasi
Hamenang menjelaskan opini WTP tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program-program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tentu ini pencapaian yang luar biasa dan bukti bahwasanya kami bekerja semakin lebih baik dari sebelumnya. Harapannya tentu tidak sekadar mendapatkan opini WTP, tapi bagaimana dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kami semakin akuntabel, kemudian semakin bisa membuat program-program yang tentu menjadi solusi bagi warga masyarakat di Kabupaten Klaten,” jelasnya.
Bupati Klaten juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan pemeriksaan yang telah dilakukan selama proses audit laporan keuangan daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sekali lagi terima kasih kepada BPK atas opini WTP-nya. Semoga ke depan kami dalam rangka pengelolaan keuangan di Kabupaten Klaten menjadi semakin lebih baik dan sejahtera,” pungkas Hamenang.

Leave a Reply