Pembangunan Infrastruktur IKN Berlanjut, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp2,1 T

Pembangunan Infrastruktur IKN Berlanjut, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp2,1 T
Foto udara suasana dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (14/8/2025). (Antara/M Risyal Hidayat)

Semarangtoday.com, JAKARTA — Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengajukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara batch ketiga.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa alokasi tambahan anggaran itu khususnya akan dialokasikan untuk proyek tahun jamak (multi years contract/MYC) manajemen pengelolaan aset yang telah terbangun, hingga pembebasan lahan di kawasan IKN.

Basuki menyebut, usulan penebalan anggaran untuk periode 2026—2028 tersebut telah dilayangkan secara resmi ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 [yang telah diusulkan] pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun,” ujar Basuki di Kompleks Parlemen RI, Kamis (16/7/2026).

Basuki menjelaskan, pengusulan tambahan ini bergulir di tengah realisasi anggaran OIKN berjalan yang telah mencatatkan penyerapan optimal secara akrual kontraktual. Adapun, hingga akhir semester I/2026, realisasi komitmen belanja OIKN tercatat telah menembus 80,2%, mencerminkan agresifnya pengadaan proyek fisik di lapangan.

Sementara itu, untuk pencairan dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan baru menyentuh angka Rp1,23 triliun.

“Sedangkan realisasi SP2D tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2% dari pagu Dipa. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,” pungkas Basuki.

Sebagai informasi, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp6,26 triliun. Alokasi tersebut dibagi ke dalam tiga pos utama yakni belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal pembangunan prasarana.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Bos Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran ke Purbaya Rp2,7 Triliun

Leave a Reply