Semarangtoday.com, PURWOKERTO-Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menghadiri kegiatan ceramah dialog bertajuk Pengelolaan SPPG yang Amanah dan Profesional yang digelar di Aula K.H. Abu Dardiri, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta diikuti oleh pengelola SPPG, mitra, dan yayasan se-Kabupaten Banyumas. Dari LPH UIN Saizu Purwokerto, hadir Direktur Oki Edi Purwoko bersama Manajer Mutu Kristiarso.
Kehadiran LPH UIN Saizu dalam forum ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekosistem halal, khususnya pada sektor penyediaan pangan yang aman, sehat, dan sesuai prinsip syariat Islam.
Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kualitas makanan dalam membentuk kesehatan masyarakat dan peradaban bangsa. Ia mencontohkan negara-negara dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas asupan makanan yang baik dan bergizi.
“Makanan yang masuk ke tubuh kita akan membentuk kualitas diri kita. Ini adalah bagian dari misi besar membangun peradaban Indonesia. Karena itu, kualitas gizi harus dijaga dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta.
Seusai sesi bersama Menko Pangan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, serta pegiat program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ucu Supriatna. Keduanya menyoroti pentingnya tata kelola pangan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga aman dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Direktur LPH UIN Saizu, Oki Edi Purwoko, turut menyampaikan materi terkait aspek sertifikasi halal bagi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menegaskan bahwa pengelolaan SPPG harus memperhatikan standar halal secara menyeluruh, mulai dari bahan hingga proses produksi.
Menurutnya, terdapat beberapa poin penting dalam proses sertifikasi halal SPPG. Pertama, setiap unit SPPG harus memiliki penyelia halal internal yang telah mendapatkan pelatihan untuk memastikan implementasi standar halal berjalan konsisten. Kedua, kejelasan identitas usaha, termasuk nama SPPG, harus sesuai dan tidak menimbulkan kekeliruan saat proses sertifikasi berlangsung.
Selain itu, aspek alamat produksi juga menjadi perhatian penting. Oki menegaskan bahwa alamat yang dicantumkan harus sesuai dengan lokasi dapur atau tempat produksi, bukan alamat yayasan, guna menjamin validitas data dalam sertifikat halal.
Dari sisi bahan, ia menekankan bahwa seluruh bahan yang digunakan, khususnya daging, harus berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU) yang telah bersertifikat halal. Sementara dari sisi proses, seluruh tahapan produksi harus memenuhi prinsip halalan thayyiban, yakni tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga baik dan higienis.
“Kami dari LPH UIN Saizu siap mendampingi dan membantu proses sertifikasi halal bagi SPPG di wilayah Barlingmascakeb, agar standar halal dapat diterapkan secara optimal,” jelasnya.
Dialog berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan, termasuk terkait mekanisme dan biaya layanan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas layanan mereka sesuai standar halal dan keamanan pangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, lembaga pemeriksa halal, dan pengelola layanan pangan dalam mewujudkan sistem penyediaan makanan yang amanah, profesional, serta memenuhi standar gizi dan kehalalan.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. (NA)
Leave a Reply